Categories
Jasa

Begini Sejarah e-Procurement di Indonesia

 

 

 

Seiring perkembangan zaman ternyata semakin banyak hal yang bisa dilakukan dengan teknologi atau secara digital. Proses bisnis sekalipun bisa dibuat lebih ringkas dan mudah dengan bantuan teknologi. Salah satunya adalah proses pengadaan barang atau yang bisa disebut procurement. Saat ini, Anda bisa membuat pengadaan barang lebih mudah dengan sistem e-Procurement.

 

Mengenal Sistem Procurement & e-Procurement

 

Proses procurement sendiri terdiri atas berbagai bagian seperti pemesanan, pemilihan vendor, transaksi pembayaran, kontrak hingga sampai urusan refund. Beberapa jenis procurement yang dibutuhkan antara lain purchase order, surat kontrak, surat penerimaan barang hingga invoice. Inilah yang menjadi faktor kelemahan dari procurement konvensional.

 

Jika dilihat dan dicermati dokumen pendukung yang Anda butuhkan cukup banyak. Belum lagi bisa terjadi risiko pemesanan yang berulang hingga data inventaris yang kurang akurat karena kesalahan input. Maka dari itu, tercetuslah untuk membuat sistem procurement secara digital atau e-Procurement.

 

Sesuai dengan namanya, nantinya semua proses akan menggunakan software procurement. Di dalamnya akan membantu divisi tersebut melakukan proses procurement. Pemakaian kertas untuk dokumen sudah tidak banyak lagi dipakai. Prosesnya juga cenderung cepat dan tidak akan banyak terjadi kesalahan. Hal ini juga membantu perusahaan mencapai tujuannya untuk melakukan sesuatu yang efektif dan efisien.

 

Sejarah e-Procurement di Indonesia

 

Sebenarnya sistem procurement secara digital sudah banyak dilakukan pihak swasta. Meskipun memang tidak terlalu banyak. Akhirnya, pemerintah pun bergerak untuk membuat kinerja pemerintah semakin transparan dan pastinya efektif dan efisien. Salah satu caranya adalah memulai penerapan sistem e-Procurement.

 

Awal mula sistem ini berjalan di Indonesia khususnya pemerintah adalah ketika dimulainya dengan lelang serentak secara online yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Dari situlah pertama kali agenda kegiatan pemerintah dilakukan secara digital.  Akhirnya pada 2004, Departemen Pekerjaan Umum mencoba format semi e-Procurement. Ini adalah instansi pertama yang mencobanya.

Akhirnya pada 2006, muncul kebijakan e-Procurement yang dilakukan seluruh Indonesia. Salah satu bentuk nyatanya adalah terbentuknya Layanan Pengadaan Secara Elektronik. Hal ini semakin diperkuat dengan kebijakan pengadaan barang dan jasa sesuai Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi.

 

Dari sinilah mulai muncul sistem e-Purchasing yang berkaitan dengan pelaksanaan tender melalui katalog elektronik sesuai dengan Perka LKPP Nomor 17 Tahun 2012 mengenai e-Purchasing. Sistem procurement secara digital semakin sempurna dengan munculnya e-kontrak dan e-marketplace.

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *